Network
ZONAMAROS- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Sulsel mencanangkan Gerakan Bersama Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) Bagi Penyandang Disabilitas Melalui Pendataan, Perekaman dan Penerbitan Dokumen Kependudukan (Biodata, KTP-EL, Akte Kelahiran dan KIA) Guna Membangun Masyarakat Inklusif se-Sulawesi di Baruga Karaeng Pattingalloang Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jumat 29 Juli 2022.
Acara yang digelar secara hybrid tersebut diresmikan langsung oleh Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman bersama Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI), Zudan Arif Fakrulloh. Peresmian tersebut sekaligus menandai pencanangan gerakan serupa secara serentak se-Sulawesi.
Ditemui selepas kegiatan, Andi Sudirman Sulaiman yang didampingi Kepala Disdukcapil Prov. Sulsel Sukarniaty Kondolele mengatakan selama ini Pemprov Sulsel memang sedang gencar-gencarnya untuk memberikan fasilitas kepada penyandang disabilitas, bahkan telah diberikan akses untuk formasi CPNS.
"Sudah ada masuk ASN sekarang 7 orang yang terekrut dari beberapa formasi yang disediakan, kemudian menyediakan akses untuk PPPK dan kedepannya juga masalah PTT. Setelah pendataan nanti ini juga saya minta ibu kadis mengawal bahwa ada kelompok-kelompok kewirausahaan mereka, nanti kita akan berikan fasilitas apa yang dibutuhkan. Kita nanti data dulu, kita mulai dari beberapa kelompok dulu sebagai starting up, yang sifatnya gratis", kata Andi Sudirman Sulaiman.
Ia juga menyebutkan, pemberian fasilitas tersebut mempunyai arti bahwa hak penyandang disabilitas sebagai warga negara Indonesia telah diperhatikan.
"Tetapi memang harus dimulai dengan pendataan. Kalau tidak ada data, berat pemerintah untuk melakukan, makanya ujung tombak semua itu, akar persoalan pokok adalah data dulu. Kalau data sudah komplit dan komprehensif, tentu kita sudah mulai bisa bekerja menarik garis administratif untuk membantu mereka", jelasnya.
Sementara itu, Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan bahwa pencanangan gerakan bersama tersebut dimaksudkan agar semua penyandang disabilitas bisa mendapatkan pelayanan yang tepat.
"Karena dengan data yang tepat, nanti semua penyandang disabilitas akan bisa mendapatkan apa yang menjadi haknya. Pemerintah bisa menyediakan fasilitas untuk pelayanan publik maupun pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial ekonomi, dan pelayanan-pelayanan yang lainnya, sehingga tidak ada lagi warga masyarakat yang tertinggal dalam pelayanan publik. Pendataan menjadi bagian pertama yang sangat penting yang harus dilakukan oleh semua pemerintah daerah", ungkap Zudan Arif.
Sejak dicanangkan bulan Maret 2022 lalu, lanjut dia, sudah ada kurang lebih 600 ribu data baru penyandang disabilitas yang terkumpul.
Artikel Rekomendasi