ZONA MAROS - Perusahaan garmen, PT Masterindo Jaya Abadi angkat bicara terkait aksi demonstrasi buruh di depan Pengadilan Negeri Bandung, Kamis (29/9) lalu. Pihak Masterindo membantah tegas telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada 1.142 karyawannya. Diketahui dalam aksi tersebut, buruh tuntut PHK massal sepihak, pembayaran THR hingga upah.
Pihak perusahaan menyebut, tidak ada PHK sepihak yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Kuasa Hukum PT Masterindo Jaya Abadi Pranjani H L Radja mengatakan, yang memutuskan hubungan kerja yakni karyawan sendiri dan memberi kuasa kepada serikat. Kemudian melayangkan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Pengadilan Negeri (PN) Bandung pada Januari 2021 lalu. Gugatan yang dilayangkan itu akhirnya dimenangkan para karyawan yang ditindaklanjuti pengajuan kasasi oleh pihak perusahaan ke Mahkamah Agung (MA). Lalu, sekitar Desember 2021 keluar putusan dari MA yang menggugurkan putusan di PHI.
Baca Juga: Kunjungi Pabrik Aspal di Buton, Presiden Jokowi Putuskan Stop Impor Aspal
"Tidak pernah sama sekali perusahaan melakukan PHK terhadap 1.142 orang seperti yang disampaikan Ketua Serikat (DPD KSPSI Jawa Barat) Roy Jinto, karena hal tersebut tidak sesuai fakta hukum yang terjadi, harus diketahui adalah yang memohonkan putus hubungan kerja itu adalah karyawan sendiri yang beri kuasa kepada serikat dan menggugat kepada pengadilan," kata Radja kepada wartawan di PT Masterindo Jaya Abadi, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Senin (3/10/2022).
Radja juga mengungkapkan, jika perkara ini sudah dimenangkan oleh pihaknya di tingkat Mahkamah Agung. Namun digugat kembali oleh pihak serikat buruh ke PHI Bandung dengan tututan yang sama.
"Putusan kasasi Mahkamah Agung yang putusannya jelas yaitu membatalkan putusan PHI tingkat pertama bahwa putus hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan itu tidak ada, karena gugatan mereka itu prematur," tambahnya.
Baca Juga: Menteri Basuki Instruksikan Pengoptimalan Pemanfaatan Bendungan Raknamo, di Kupang
Radja tak mengetahui motif buruh melalui serikat gugat perusahaan, namun itu terjadi saat pandemi COVID-19 terjadi dua tahun kebelakang.
"Pada saat pandemi COVID-19 tentu berdampak buruk lepada seluruh aspek, kami tak mengetahui bagaimana sumbernya mereka bisa gugat perusahaan, bahkan kita tahu informasinya dari buyyer, ada yang menginformasikan bahwa kita sedang ada permasalahan di pengadilan," ucapnya.
Radja menyebut, jika para karyawan itu mendapatkan informasi akan di PHK oleh perusahaan, padahal perusahaan tidak pernah ada niat untuk me-PHK karyawan.
Baca Juga: Kota Sofifi Maluku Utara Dinilai Akan Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi
"Setelah kita krosecek di bagian produksi bahwa ditemukan ada gerakan serikat meminta tanda tangan kepada karyawan untuk memberikan kuasa menggugat perusahaan, karena informasi dari karyawan tersebut perusahaan akan lakukan PHK massal, sedangkan tidak pernah terbukti perusahaan lakukan PHK dan rencana PHK tidak pernah dan hal ini menjadi kabur," paparnya.
Ia juga menyinggung terkait peran serikat buruh, dalam hal ini menurut Radja seharusnya serikat dapat jadi jembatan antara pengusaha dan karyawan dan jangan membuat gaduh.***