Cari Investor untuk IKN Nusantara, Jokowi Bakal Pimpin Market Sounding Bulan Ini

ZONA MAROS - Presiden Jokowi akan memimpin langsung jajak pasar atau market sounding guna menarik calon investor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada pertengahan bulan Oktober ini. Sebelumnya penjajakan pasar ini direncanakan pada bulan Agustus, namun mundur ke September, dan diharapkan Badan Otorita bisa melaksanakannya pada pertengahan Oktober.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Otorita IKN Bambang Susantono di Istana Kepresidenan Jakarta, usai rapat internal kabinet, Selasa (4/10/2022).

"Akan dilakukan sosialisasi peluang investasi. Kami juga bersama Kadin akan melaksanakan jajak pasar atau market sounding dan dipimpin langsung oleh Presiden," kata Bambang dikutip dari siaran YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (4/10/2022).

Baca Juga: Menteri Basuki Instruksikan Pengoptimalan Pemanfaatan Bendungan Raknamo, di Kupang

Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyampaikan tiga hal yang disiapkan untuk menarik minat investor berinvestasi di IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU).

“Pertama adalah menyelesaikan RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) Investasi Khusus Insentif di IKN. Lalu, menyiapkan Badan Usaha Milik Otorita (BUMO). Ketiga, IKN akan melaksanakan market sounding (jajak pasar) sekitar pertengahan Oktober tahun ini,” kata Bambang dalam pernyataan tertulis Selasa malam.

Bambang memaparkan, ketiga hal tersebut adalah rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang sedang di godok oleh Pemerintah dan Otorita saat ini untuk menggulirkan insentif bagi calon investor maupun pengusaha yang ingin menanamkan modalnya di IKN. Insentif yang diberikan bisa berbentuk fiskal maupun nonfiskal.

Baca Juga: Kota Sofifi Maluku Utara Dinilai Akan Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi

"Salah satu hal yang kami persiapkan yakni menyelesaikan rancangan Peraturan Pemerintah untuk insentif pelaku usaha yang akan berusaha di IKN Nusantara. Ada beberapa insentif fiskal dan nonfiskal," ujar Bambang.

Terkait pembentukan Badan Usaha Milik Badan Otorita IKN, Bambang menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan tindak lanjut dari masukan berbagai pihak yang berharap di IKN terdapat suatu lembaga yang diharapkan akan membantu kelincahan Badan Otorita IKN dalam menciptakan iklim usaha yang baik dan berkelanjutan.