Network
ZONAMAROS- Demi masyarakat bisa menjangkau minyak goreng curah, pemerintah menerapkan kebijakan berbasis pemenuhan kewajiban pasar domestik (DMO) dan kewajiban harga domestik (DPO).
Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak panik akan kelangkaan minyak goreng.
Pemerintah melakukan upaya perubahan sistem ini untuk memberikan kepastian akan ketersediaan dan keterjangkauan harga minyak goreng bagi seluruh lapisan masyarakat.
Sebagaimana diberitakan portalsulut.pikiran-rakyat.com dalam artikel "Ibu-ibu Wajib Tahu, Ini Cara Beli Minyak Goreng Curah dengan PeduliLindungi atau KTP".
Penggunaan PeduliLindungi berfungsi menjadi alat pemantau dan pengawasan di lapangan, untuk memitigasi potensi penyelewengan yang dapat menyebabkan terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng.
Setelah masa sosialisasi selesai, semua penjualan dan pembelian minyak goreng curah akan menggunakan aplikasi PeduliLindungi.
Sementara masyarakat yang belum punya PeduliLindungi tidak perlu merasa khawatir, karena masih bisa membeli dengan menunjukkan NIK untuk bisa mendapatkan minyak goreng curah dengan harga eceran tertinggi (HET).
Pembelian minyak goreng curah di tingkat konsumen pun akan dibatasi maksimal 10 kg untuk satu NIK per harinya dan dijamin bisa diperoleh dengan HET, yakni Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram.
Baca Juga: Pemprov Sulsel Beri Bantuan Keuangan Rp 10 Miliar untuk Mitigasi Banjir di Makassar
Artikel Rekomendasi